Data Ajar

Modul Ajar Sejarah Kelas 12 SMA: Dinamika Politik dan Ekonomi Demokrasi Liberal hingga Terpimpin (1950–1965) (Bab 2)

Menganalisis pergantian kabinet masa Demokrasi Parlementer, keberhasilan Pemilu 1955, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, hingga konstelasi politik Demokrasi Terpimpin.

Capaian dan tujuan pembelajaran

  • Menganalisis faktor penyebab instabilitas kabinet pada masa Demokrasi Parlementer/Liberal (1950–1959) dan capaian bersejarah Pemilu 1955 serta KAA.
  • Mengevaluasi latar belakang, isi, dan konsekuensi yuridis-politik Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
  • Menganalisis dinamika politik Demokrasi Terpimpin (1959–1965), konsep Nasakom, pembebasan Irian Barat, Konfrontasi Malaysia, dan peristiwa G30S/PKI.

Materi pokok & uraian konsep pembelajaran

Kurun waktu 1950–1965 merupakan periode krusial dalam eksperimentasi format kenegaraan dan sistem pemerintahan di Indonesia. Dimulai dari era Demokrasi Parlementer (Liberal) dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) yang diwarnai jatuh bangunnya 7 kabinet koalisi dalam waktu 9 tahun, hingga lahirnya Pemilihan Umum pertama tahun 1955 yang dinilai paling demokratis dan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung.

Ketidakmampuan Dewan Konstituante dalam merumuskan undang-undang dasar baru serta ancaman disintegrasi kedaerahan mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945. Dekrit ini menandai dimulainya era Demokrasi Terpimpin, di mana kekuasaan eksekutif terpusat kuat pada figur Presiden yang didukung oleh dua kekuatan utama: militer (TNI AD) dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dalam bab ini, peserta didik menganalisis politik luar negeri konfrontatif (Pembebasan Irian Barat melalui Trikora, Dwikora/Ganyang Malaysia, poros Jakarta-Peking, keluar dari PBB) serta memuncaknya friksi antarkelompok politik yang berujung pada peristiwa tragis Gerakan 30 September 1965 yang mengubah total lanskap kekuasaan nasional.

Peta subtopik bahasan

  • Sistem Kepartaian, Jatuh Bangun Kabinet, dan Pemilu 1955

    Analisis Kabinet Natsir hingga Djuanda, capaian KAA 1955, sistem multipartai, dan dinamika pemilu demokratis 1955.

  • Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Lahirnya Demokrasi Terpimpin

    Kebuntuan sidang Konstituante, pembubaran DPR hasil pemilu, pembentukan DPAS/MPRS, dan manifesto politik (Manipol-USDEK).

  • Konstelasi Politik Nasakom, Operasi Trikora/Dwikora, dan Krisis 1965

    Trikora Irian Barat, New York Agreement, Konfrontasi Malaysia, krisis inflasi ekonomi, dan pergolakan politik 1965.

Istilah kunci dan glosarium

Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Keputusan presiden yang membubarkan Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945 menggantikan UUDS 1950, dan membentuk MPRS serta DPAS.
Nasakom
Konsep ideologi politik penyatuan tiga pilar aliran utama di Indonesia (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) yang digagas Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin.
Trikora (Tri Komando Rakyat)
Komando operasi militer dan mobilisasi umum yang diumumkan Presiden Soekarno di Yogyakarta (19 Desember 1961) untuk membebaskan Irian Barat dari cengkeraman Belanda.
Gunting Sjafruddin
Kebijakan moneter pemotongan nilai uang kertas nominal di atas Rp 2,50 menjadi setengahnya oleh Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara pada 1950 untuk menekan inflasi.
Konstituante
Lembaga perwakilan hasil Pemilu 1955 yang bertugas menyusun undang-undang dasar tetap bagi Republik Indonesia menggantikan UUDS 1950.

Instrumen asesmen formatif & contoh soal pembelajaran

5 butir instrumen soal pilihan ganda berbasis HOTS untuk mengukur pemahaman konsep pada bab ini. Dilengkapi kunci jawaban dan uraian pembahasan analitis.

Soal 1

Faktor utama yang menyebabkan kabinet pada masa Demokrasi Liberal (1950–1959) sering mengalami pergantian dalam waktu sangat singkat (rata-rata bertahan 1–2 tahun) adalah...

  • A. Presiden memiliki kekuasaan mutlak untuk memecat perdana menteri setiap bulan.
  • B. Sistem multipartai yang tajam di parlemen di mana partai oposisi mudah menjatuhkan mosi tidak percaya terhadap kabinet yang berkuasa.
  • C. Larangan pembentukan koalisi antarpartai politik.
  • D. Tidak adanya undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum.
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: Pilihan B

Pembahasan: Pada sistem parlementer UUDS 1950, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Perbedaan kepentingan ideologis yang tajam di antara partai membuat koalisi rapuh dan rentan dijatuhkan melalui mosi tidak percaya.

Soal 2

Salah satu keberhasilan gemilang diplomasi politik luar negeri Indonesia pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I tahun 1955 yang melambungkan wibawa bangsa di mata dunia adalah...

  • A. Bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
  • B. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung yang melahirkan Dasa Sila Bandung dan cikal bakal Gerakan Non-Blok.
  • C. Pembentukan Uni Soviet cabang Asia Tenggara.
  • D. Penandatanganan traktat perdamaian Perang Dunia II di London.
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: Pilihan B

Pembahasan: KAA 1955 di Bandung berhasil menyatukan suara negara-negara Asia-Afrika yang baru merdeka untuk menentang kolonialisme dan imperialisme di tengah kecamuk Perang Dingin.

Soal 3

Latar belakang yuridis dan politis yang melandasi dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno adalah...

  • A. Desakan PBB untuk membubarkan seluruh organisasi kemasyarakatan di Indonesia.
  • B. Kegagalan Dewan Konstituante mencapai kuorum 2/3 suara dalam menetapkan UUD baru serta situasi keamanan nasional yang memburuk akibat pemberontakan daerah.
  • C. Kemenangan mutlak partai tunggal dalam pemilu legislatif.
  • D. Meninggalnya seluruh anggota parlemen hasil Pemilu 1955.
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: Pilihan B

Pembahasan: Sidang Konstituante mengalami kebuntuan berlarut-larut terkait dasar negara (Pancasila vs Islam) sehingga tidak mampu menyusun UUD baru, memicu krisis ketatanegaraan darurat.

Soal 4

Dalam rangka pembebasan Irian Barat, penyelesaian akhir sengketa wilayah antara Indonesia dan Belanda ditandai dengan penandatanganan Perjanjian New York (1962) yang mensyaratkan dilaksanakannya...

  • A. Pembagian Irian Barat menjadi dua negara merdeka terpisah.
  • B. Penyerahan wilayah Irian Barat sementara ke UNTEA dan penyelenggaraan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969.
  • C. Pembelian pulau Papua menggunakan emas batangan.
  • D. Penarikan seluruh warga negara Indonesia dari wilayah Papua.
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: Pilihan B

Pembahasan: Perjanjian New York yang dimediasi Ellsworth Bunker menetapkan penyerahan Irian Barat oleh Belanda ke UNTEA sebelum diserahkan ke RI, diiringi pelaksanaan Pepera (Act of Free Choice) tahun 1969.

Soal 5

Ciri utama penyimpangan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965) di bidang ketatanegaraan antara lain adalah...

  • A. Pembatasan masa jabatan presiden maksimal satu periode saja.
  • B. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup oleh MPRS dan pembubaran DPR hasil pemilu 1955 yang digantikan oleh DPR-GR bentukan presiden.
  • C. Pelaksanaan pemilu langsung setiap 3 tahun sekali.
  • D. Diberikannya kekuasaan kehakiman mutlak kepada organisasi internasional.
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: Pilihan B

Pembahasan: Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup serta pembubaran DPR hasil pemilu 1955 menyimpang dari prinsip konstitusionalisme UUD 1945.

Instrumen evaluasi lengkap, lembar kerja peserta didik (LKPD), dan rubrik penilaian sumatif tersedia di dalam paket berkas perangkat ajar di bawah ini.

Unduh Modul Ajar (.docx) 45 KB

Petunjuk penggunaan berkas

Setelah mengunduh berkas perangkat ajar, ikuti langkah berikut untuk menggunakannya secara optimal:

  1. Buka dokumen menggunakan Microsoft Word, Google Docs, atau LibreOffice.
  2. Sesuaikan identitas satuan pendidikan, nama guru pengampu, NIP, serta alokasi waktu kelas.
  3. Cetak instrumen asesmen atau bagikan lembar kerja (LKPD) kepada peserta didik.

Bahan ajar Sejarah lainnya

  • Pengantar Ilmu Sejarah dan Berpikir Historis

    Sejarah SMA Kelas 10 · Semester 1

  • Kehidupan Manusia Purba dan Asal-Usul Nenek Moyang Bangsa Indonesia

    Sejarah SMA Kelas 10 · Semester 1

  • Jalur Rempah dan Kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara

    Sejarah SMA Kelas 10 · Semester 2