Modul Ajar Ekonomi Kelas 11 SMA: Kebijakan Fiskal dan APBN / APBD (Bab 5)

Fungsi dan tujuan APBN/APBD (Otorisasi, Perencanaan, Pengawasan, Alokasi, Distribusi, Stabilisasi), struktur penerimaan negara (Pajak, PNBP, Hibah) dan belanja negara (Belanja Pemerintah Pusat & TKD), defisit anggaran dan pembiayaan utang, serta instrumen Kebijakan Fiskal (ekspansif vs kontraktif).

Capaian dan tujuan pembelajaran

Peserta didik mampu menganalisis fungsi, tujuan, dan struktur komponen APBN dan APBD.
Peserta didik mampu mengevaluasi sumber penerimaan negara dan alokasi belanja pembangunan nasional.
Peserta didik mampu menganalisis pengaruh kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif terhadap perekonomian.

Materi pokok & uraian konsep pembelajaran

Kebijakan Fiskal merupakan instrumen kebijakan ekonomi pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ($APBN$) guna mengarahkan kondisi perekonomian nasional menuju pertumbuhan yang stabil dan inklusif.

Pasal 3 Ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 menetapkan enam fungsi utama APBN: Otorisasi (dasar legalitas belanja), Perencanaan, Pengawasan, Alokasi (penyediaan fasilitas publik), Distribusi (pemerataan subsidi/bansos), dan Stabilisasi (meredam guncangan krisis ekonomi).

Penerimaan negara bersumber dari Pajak (PPh, PPN, PBB, Cukai), Penerimaan Negara Bukan Pajak ($PNBP$), dan Hibah. Pengeluaran negara mencakup Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah ($TKD$). Kebijakan fiskal ekspansif (meningkatkan belanja atau memangkas pajak) diterapkan saat resesi, sedangkan fiskal kontraktif diterapkan saat terjadi *overheating* ekonomi.

Peta subtopik bahasan

Fungsi, Azas, dan Mekanisme Penyusunan APBN dan APBD
Menganalisis 6 fungsi APBN, siklus pengajuan RAPBN oleh Presiden, dan persetujuan DPR RI.
Struktur Penerimaan Negara (Pajak, PNBP, dan Hibah)
Membedakan pajak langsung/tidak langsung, royalti SDA migas/minerba, dan dividen BUMN.
Struktur Belanja Negara dan Transfer ke Daerah (TKD)
Menganalisis belanja modal, subsidi energi, belanja pegawai, DAK, DAU, dan Dana Desa.
Defisit Anggaran dan Penerapan Kebijakan Fiskal Ekspansif-Kontraktif
Mengkaji batas aman rasio defisit APBN ($<3\%\text{ PDB}$) dan instrumen Surat Utang Negara (SUN).

Istilah kunci dan glosarium

Kebijakan Fiskal: Kebijakan penyesuaian penerimaan pajak dan pengeluaran belanja pemerintah untuk mempengaruhi tingkat aktivitas perekonomian nasional.
APBN: Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Fungsi Stabilisasi APBN: Fungsi anggaran negara untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian dari inflasi atau resesi.
Transfer ke Daerah (TKD): Dana dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah (DAU, DAK, DBH, Dana Desa) untuk mendanai desentralisasi fiskal.
Defisit Anggaran: Kondisi di mana total pengeluaran belanja negara melebihi total penerimaan pendapatan negara dalam satu tahun anggaran.

Instrumen asesmen formatif & contoh soal pembelajaran

5 butir instrumen soal pilihan ganda berbasis HOTS untuk mengukur pemahaman konsep pada bab ini. Dilengkapi kunci jawaban dan uraian pembahasan analitis.

Soal 1

Fungsi APBN yang bertujuan mengalokasikan anggaran negara untuk membangun fasilitas publik seperti jalan tol, jembatan, bendungan irigasi, dan sekolah disebut...

A. Fungsi Alokasi
B. Fungsi Distribusi
C. Fungsi Otorisasi
D. Fungsi Pengawasan