Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA: Penerapan Norma dan Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 (Bab 2)

Pembelajaran kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, tata urutan perundang-undangan nasional, hubungan hierarki antarperaturan, dan kepatuhan terhadap norma hukum di masyarakat.

Capaian dan tujuan pembelajaran

Peserta didik mampu menganalisis kedudukan dan fungsi UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Peserta didik mampu menguraikan tata urutan perundang-undangan nasional dan harmonisasi antarnorma hukum.
Peserta didik mampu menampilkan sikap patuh terhadap norma dan hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Materi pokok & uraian konsep pembelajaran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) berkedudukan sebagai hukum dasar tertinggi (*the supreme law of the land*) yang menjadi sumber legalitas bagi seluruh produk perundang-undangan di Indonesia.

Hierarki perundang-undangan diatur secara ketat dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, mulai dari UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, hingga Perda Kabupaten/Kota. Norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya (*lex superior derogat legi inferiori*).

Ketaatan terhadap norma (agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum) menjamin ketertiban sosial dan kepastian hak asasi warga negara. Peserta didik menganalisis kasus uji materi perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi dan membudayakan perilaku taat asas di sekolah.

Peta subtopik bahasan

Kedudukan dan Fungsi UUD NRI Tahun 1945
Menelaah UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis, pembatas kekuasaan penyelenggara negara, dan pelindung hak asasi.
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Menganalisis tingkatan hierarki peraturan dan asas hukum lex superior derogat legi inferiori.
Hubungan Antarnorma dan Kepastian Hukum
Membedakan sanksi dan karakteristik norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum positif.
Mekanisme Pengujian Peraturan (Judicial Review)
Memahami peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Istilah kunci dan glosarium

Konstitusi: Hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan jaminan hak warga negara.
Hierarki Perundang-Undangan: Tata urutan tingkatan hukum di Indonesia di mana peraturan yang lebih rendah bersumber dari peraturan yang lebih tinggi.
Lex Superior Derogat Legi Inferiori: Asas hukum yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.
Judicial Review: Hak uji materiil suatu peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan terhadap peraturan yang lebih tinggi.
Norma Hukum: Aturan tingkah laku yang dibuat oleh lembaga berwenang yang bersifat mengikat, memaksa, dan memiliki sanksi tegas.

Instrumen asesmen formatif & contoh soal pembelajaran

5 butir instrumen soal pilihan ganda berbasis HOTS untuk mengukur pemahaman konsep pada bab ini. Dilengkapi kunci jawaban dan uraian pembahasan analitis.

Soal 1

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis peraturan perundang-undangan yang menempati urutan tertinggi adalah...

A. Ketetapan MPR
B. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
D. Peraturan Pemerintah